Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan ancaman yang serius bagi keaman dan ketertiban umum. Akar permasalah pelecahn seksual terhadap anak adalah sedikitnya pemahaman mengenai seksual dan kesadaran akan pribadi masing masing untuk menjaga hawa nafsu sehingga banyak sekali pelaku yang melampiaskan nafsu kepada anak yang dianggap nya kurang atau tidak mempunyai power untuk melawan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama pihak – pihak terkait telah bekerjasama untuk menanggulangi maraknya pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia melalui program – program sosialisasi yang dilakukan disekolah – sekolah dan kepada orang tua untuk lebih ekstra menjaga anak nya terutama jika berada di fasilitas umum. Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan kendala – kendala yang dihadapi serta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yurisdis Sosiologis dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis didapat melalui studi wawancara, observasi, putusan pengadilan dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus berperan sebagai Lembaga Penegakan Hukum dalam penegakan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pada perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg. Memutus perkara Terdakwa I LAP dan Terdakwa II JGD dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dijatuhi hukuman masing – masing 6 tahun dan 8 bulan dan denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing 4 bulan.

Kata Kunci: Anak; Penegak Hukum; Pelecehan Seksual; Tindak Pidana.