Regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktek medis ditinjau dari perspektif Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di atur di dalam pasal 190 sedangkan regulasi pertanggungjawban pidana di tinjau dari perspektif Undang - Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Kemudian pembuktian Malpraktik medis (Medical malpractice) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan metode secara langsung dengan membuktikan adanya kelalaian memakai tolak ukur adanya 4 D, yaitu Duty of Care (kewajiban), Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban), Direct Causation (penyebab langsung), Damage (kerugian). Dan tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur), apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria. Fakta tidak mungkin ada atau terjadi apabila tenaga kesehatan tidak lalai, Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga kesehatan dan Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain ada contributory negligence.

Kata Kunci : Regulasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tenaga Kesehatan, Malpraktik Medis.