Seorang pejabat publik tidak selamanya mampu menjalankan tugas memenuhi masa jabatan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan memenuhi masa jabatan itu bisa disebabkan beberapa hal, meninggalkan tugas untuk sementara, berhalangan tetap, tersangkut tindak pidana, atau mencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala Daerah. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dan agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, perlu ditetapkan pejabat publik pengganti / sementara. Hal inilah yang saat ini terjadi diKabupaten Rembang yang mana karena Bupati Rembang menjadi tersangka kasus korupsi dan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane maka tugas dan wewenang Bupati sementara waktu dilaksanakan oleh Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik pengganti/sementara tentu berbeda dengan pejabat public yang definitif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan seorang Plt. Kepala Daerah, dalam hal ini Plt. Bupati Kabupaten Rembang didalam berjalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rembang.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana data diperoleh dari kajian pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan nara sumber yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa keterbatasan kewenangan pada seorang Plt. Bupati berdampak pada efektifitas beberapa instansi daerah, sehingga membuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan kurang maksimal.
Kata Kunci : Kewenangan Plt Bupati, pelayanan publik