Penelitian ini memfokuskan pembahasannya yang mempunyai tujuan: Untuk memahami dan menganalisis Proses Sosialisasi Pemilu Legislatif Dan Pemilukada Di Kota Tegal; Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Dan Pemilukada Di Kota Tegal; serta Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Legislatif/ Pemilukada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dalam penyusunan tesis ini, tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan keadaan obyek suatu masalah dengan keyakinan untuk mengambil simpulan umum dan bahan-bahan mengenai obyek masalahnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empirik. Pengujian peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat ditemukan melalui serangkaian peraturan perundang-undangan dan didalam praktik ketatanegaraan. Kedua hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai dokumen, baik peraturan perundang-undangan, berbagai masalah persidangan maupun dokumen tertulis lainnya
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Kegiatan Sosialisasi Pemilu tersebut meliputi: Sosialisasi pada Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKN SLTA; para Tokoh Organisasi Perempuan; Camat dan Lurah; Pengunjung Pasar Tradisional; Pengunjung Mall; Media Peraga Sosialisasi. Sosialisasi Pemilu Legislatif hampir sama dengan Sosialisasi Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota. Tahapan kedua Pemilu itu berjalan secara bersamaan, sehingga Sosialisasinya pun nyaris secara bersamaan waktunya. Ada Program tambahan dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif ini yaitu berupa: Sosialisasi pada masyarakat nelayan dan sosialisasi dengan mengadakan istighotsah akbar. Pilkada Kota Tegal 2013, Pasangan terpilih Hj. Siti M. dan Drs. HM. Nursholeh M, MPd. Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014 hampir sama dengan Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2013.
Banyaknya persoalan yang terjadi, maka akibatnya rentan adanya konflik di masyarakat. Hal itu karena terjadi ketidakpuasan masyarakat akibat kuatnya hegemoni partai politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal itu juga terjadi sebagai akibat dari kurangnya pendidikan politik pada masyarakat. Masyarakat mudah sekali terpancing emosi dan kemarahannya apabila calon yang didukungnya menuai kekalahan dalam pemilihan umum kepala daerah.
Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Legislatif/ Pemilukada Di Mahkamah Konstitusi, antara lain: Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; Para Pihak (subjectum litis) dan Objek Permohonan (objectum litis) PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum); Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang; Persidangan; dan Alat Bukti.

Kata kunci:
Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pelanggaran Pemilu.