Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya keadilan restoratif dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, penyelesaian masalah yang bercorak keadilan restoratif yang melibatkan semua pihak, mengembalikan kerusakan sosial, menghilangkan stigmatisasi, adanya pengakuan bersalah serta meminta maaf dari pelaku kepada korban. Peran Bhabinkamtibmas sendiri diaplikasikan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses praktik keadilan restoratif.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dengan mengedepankan restorative justice diharapkan dapat merekonstruksi kewenangan Babinkamtibmas untuk menangani penyidikan, yang pada prinsipnya Babinkamtibmas sebagai penegak hukum harus dapat mendeskripsikan frase “demi kepentingan umum” tersebut, yaitu dengan membangun komunikasi antara pelaku, korban dan penegak hukum agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak, sehingga perbuatan yang mengandung unsur pidana ringan di masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi nilai budaya setempat di luar putusan pengadilan.; (2) Faktor- faktor-faktor yang mempengaruhi Diskresi Babinkamtibmas dalam pelaksanaan Restorative Justice di tingkat penyidikan, berdasarkan kondisi di lapangan diantaranya adalah Peran dan Status Bhabinkamtibmas, Interaksi Sosial Dengan Masyarakat, Kerjasama Dengan Masyarakat, Komunikasi Verbal dan Non Verbal, Implementasi Restorative Justice, Perpolisian Masyarakat, Diskresi Kepolisian, dan Keamanan dan Ketertiban. (3) Untuk waktu ke depan (ius contituendum) dalam ketentuan rekonstruksi diskresi Bhabinkamtibmas sebagai payung hukum dalam implementasi Restorative Justice di tingkat penyidikan berdasarkan hukum progresif agar dapat berjalan sesuai legal formal dan adat istiadat masyarakat setempat, maka penulis menyarankan ada rekonstruksi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ”Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai dengan kondisi dan budaya setempat.”

Kata Kunci : Rekonstruksi, Diskresi dan Restorative Justice