Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba belum berbasis nilai keadilan, melakukan rekonstruksi kelemahan-kelemahan kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan menganalisis serta merekonstruksi kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menghubungkan dengan berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum kepolisian yang terlibat dalam penggunaan narkotika sebaiknya di rehabilitisi khusus hanya bagi anggota kepolisian. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pengguna narkotika oleh oknum anggota Kepolisian di Polda Sumatera Utara adalah faktor mental, faktor lingkungan dalam perkerjaan. Faktor mental merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk menggunakan narkoba saat melakukan penyamaran dalam mengungkapkan kasus narkotika yang ada di Sumatera Utara.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengguna narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Polda Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya preventif upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemggunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Upaya lainnya adalah membuat tempat khusus rehabilitasi bagi oknum anggota Polri yang terlibat atau kecanduann narkotika.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan Kriminal, Rehabilitasi, Nilai Keadilan