Era digitalisasi melahirkan perubahan yang cepat dan memberikan efek yang masif di berbagai aspek, termasuk dalam pergerakan kelompok terorisme. Kelompok terorisme telah mengubah pola pergerakan dengan memanfaatkan internet, dari penyebaran ideologi, perekrutan, pendanaan, pertukaran informasi, dan acaman teror. Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang tepat dalam pencegahan terorisme. Namun, pelaksanaan pencegahan terorisme berbasis digitalisasi saat ini belum mampu terwujud secara efektif karena karena belum diaturnya pencegahan terorisme berbasis digital. Penelitian ini menganalisis terhadap regulasi pencegahan terorisme di era digitalisasi belum berkeadilan Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan terkait dengan penanganan terorisme di Indonesia
Penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan terorisme berbasis digitalisasi saat ini belum mampu terwujud secara efektif, karena masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan substansi hukum berupa belum diaturnya pencegahan terorisme berbasis digital. Kelemahan struktur hukum berupa belum memadainya sarana dan pra-sarana serta SDM yang memadai. Kelemahan kultur berupa kemiskinan serta perkembangan teknologi yang ikut mempengaruhi cara hidup masyarakat dan sikap anti pati masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang perlu dilakukan ialah dengan menambahkan upaya kontraterorisme yang bersifat khusus yaitu berupa pengamatan, pengawasan, dan kontrol segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan terorisme baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Kata kunci: Era digitalisasi, Terorisme, Keadilan, Pancasila