Tesis ini membahas tentang Peran Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris Warga Negara Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini mengkaji dan menganalis peran notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia. Menganalisis Kendala-kendala notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia, dan memformulasikan peran ideal notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum Ahli Waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkann metode pengumpulann data yang digunakan adalah library research dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada dilapangan dan wawancara. Metode analisa data dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan pada pokoknya Kewenangan Pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta wasiat yang tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 16 UUJN Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 UUJN ini membuat ketentuan tentang syarat-syarat bagi notaris dalam membentuk suatu akta, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenai sanksi tersebut pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan jika terbukti notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN seperti memalsukan identitas para pihak, memalsukan tandatangan, maka notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Peran Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia, dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan Undang-Undang adalah mengkonstatir perbuatan dalam hukum privat yang berupa akta autentik sebagai bukti sempurna dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait. (2) Kendala-Kendala Notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara indonesia yaitu dikarenakan belum adanya keseragaman terhadap kemajemukan bentuk dan sistem hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia sebagai hukum positif belum tersusun dalam suatu peraturan yang terunifikasi. (3) Peran IDEAL notaris dalam pembagian harta waris berdasarkan sistem waris warga negara Indonesia yang menjamin kepastian hukum ahli waris berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuatkan akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Kewenangan notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW) dan mengapa pembagian waris islam tidak ditugaskan kepada notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris islam tetapi menurut Notaris Muhammad Sauki, S.H yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan dan pemutusan secara hukum adalah pengadilan.

Kata Kunci : Notaris, UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), Waris;