Adanya peraturan-peraturan mengenai pendaftaran tanah dan tata cara penyelesaian sengketa pertanahan merupakan sebuah keharusan, tetapi menjadi masalah lainnya juga adalah ketika aturan-aturan yang berlaku dinilai kurang berpihak terhadap kepentingan orang, kelompok ataupun suatu badan hukum. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan servis terhadap publik, wewenang penyusunan kebijakan tertuju pada jabatan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kekuasaan diskresi erat kaitannya dengan kewajiban, tugas, dan fungsi pemerintahan modern di bawah supremasi hukum untuk mengupayakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang dalam hal ini digunakan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul terkait dengan Implementasi Diskresi Dalam Penentuan Pengajuan Waktu Pendaftaran Tanah Oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Madiun atau cara pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan kepustakaan juga wawancara.
Dalam menjalankan mandat pelayanan publiknya Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Nasional mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan diskresi mengenai batasan waktu atas permohonan pemblokiran tanah dan melanjutkan proses permohonan pendaftaran ataupun pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya dapat dimengerti bahwa Badan Pertanahan nasional tidak memiliki kepentingan apapun dalam hal sengketa pertanahan tetapi menjadi keharusannya mencari atau memberikan solusi dalam hal permasalahan permasalahan yang timbul di wilayah Kantor Badan pertanahan Kabupaten Madiun agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, ketidakjelasan status para pemohon, dan tidak adanya kekosongan hukum didalamnya. diskresi yang merupakan kebijakan dari pejabat negara ialah bertujuan untuk memperbolehkan seorang pejabat publik untuk melakukan sebuah kebijakan yang sedikit bertentangan dengan undang-undang selama dalam hal tersebut berlandas kepada kepentingan umum.
Kata Kunci : Diskresi, Kantor Pertanahan, Pendaftaran Tanah.