Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus? Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus? Bagaimana seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian RESOR Kudus?
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Polres Kudus. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori penemuan hukum dan teori penegakan hukum dalam Islam.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan memperbaiki substansi hukum dan budaya hukum, serta memperhatikan faktor hukum sebagai penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pengguna zat adiktif herbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu kesulitan terhadap saksi, kemampuan finansial, dan mental atitude para penegak hukum. Seharusnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dengan adanya asas legalitas tidak dimungkinkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances (NPS) dikarenakan narkotika yang disalahgunakan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Lampiran Undang-Undang dan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu untuk diadakan perubahan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, New Psychoactive Subtance