Notaris yang diduga melakukan tindakan malpraktek dalam tugas jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan dapat mengadukan ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan kepolisian. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis dan tanggung jawab Notaris jika Notaris melakukan tindakan malpraktek selama menjalankan tugas jabatan Notaris, serta mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap tugas jabatan Notaris yang diduga telah melakukan tindakan malpraktek dalam pembuatan akta otentik.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data dalam penelitian hukum ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berupa data penelitian yang diperoleh penulis di lapangan. Data sekunder berupa buku-buku, literatur, jurnal hukum dan majalah hukum, artikel ilmiah, pendapat praktisi hukum. Dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa apabila seorang Notaris melakukan Tindakan malpraktek terhadap akta otentiknya, maka akta otentik tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Perlindungan hukum bagi Notaris yang melakukan tindakan malpraktek harus melibatkan organisasi profesi atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai suatu wadah yang dapat mengedukasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada diantara anggotanya.

Kata kunci: Notaris, Tindakan malpraktek, dan Perlindungan Hukum.