Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah surat yang berisi pemberian kuasa yang dibuatkan atau diberikan oleh pemberi agunan atau pemilik tanah dalam hal ini debitur sebagai pihak pemberi kuasa kepada kreditur selaku pihak penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa melakukan pemberian hak tanggungan kepada kreditur atas tanah milik pemberi kuasa. Terkait dengan SKMHT diatur dengan jangka waktu agar SKMHT tersebut diikuti menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).Pada prakteknya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu, SKMHT tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok yang salah satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah Subsidi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pembuatan SKMHT dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah subsidi di Bank BTN Cabang Pekalongan, untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum SKMHT dalam pemberian kredit pemilikan rumah subsidi di Bank BTN Cabang Pekalongan dan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum SKMHT terhadap debitur wanprestasi di Bank BTN Cabang Pekalongan dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris yang bertumpu pada data primer (penelitian lapangan) serta spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan populasi dan tekhnik sampling yang digunakan adalah Non Random Sampling dengan purposive sampling.
Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembuatan SKMHT wajib dibuat secara khusus dan otentik dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang didahului dengan adanya penandatanganan surat perjanjian kredit. Fungsi SKMHT sebagai surat kuasa ditujukan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain untuk mewakili diri pemberi hak tanggungan.Dalam hal debitur wanprestasi maka penerima kuasa dapat melanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga kreditur merupakan kreditur prefence.

Kata kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; Kredit Pemilikan Rumah Subsidi; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 2017.