Dalam praktek peradilan telah ada beberapa putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Kesan yang timbul dari pihak tersangka, seolah-olah bila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka perkaranya terhenti dan tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dalam hukum yang sedang berlaku saat ini dan di masa mendatang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti bahan hukum primer yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Hakim. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel jurnal yang terkait dengan putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian akibat hukum putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, diantaranya (1) Penyidikan tetap dapat dilanjutkan meskipun telah ada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, (2) Apabila sebelum penetapan tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan, terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, maka Berita Acara Pemeriksaan tersangka tersebut menjadi tidak sah, (3) Tindakan hukum yang didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka dianggap tidak sah, (4) Tindakan hukum yang tidak didasarkan atas hasil pemeriksaan tersangka, maka tetap sah adanya, dan (5) Apabila penyidikan dilanjutkan dan penyidik sudah dapat menemukan tersangkanya, maka penyidik dapat menetapkan tersangka kembali. Kemudian terhadap penetapan tersangka tersebut, tersangka tetap dapat mengajukan permohonan praperadilan lagi, demikian seterusnya.

Kata kunci: Akibat Hukum, Penetapan Tersangka, Putusan Praperadilan