Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan harga bidang tanah dan/atau bangunan dalam transaksi jual beli tanah yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama apa saja tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang dalam penetapan harga tanah dan bangunan? Dan kedua bagaimana peran PPAT terhadap harga bidang tanah dalam jual beli yang harus mendapatkan validasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang
Jenis penelitian ini bersifat Sosiologis dengan menekankan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instansi-instansi yang berhubungan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pemalang telah melanggar, asas kebebasan berkontrak, asas personalitas dan asas nemo plus yuris. Instansi-instansi tersebut telah melanggar asas karena menetapkan harga tanah dan/atau bangunan yang akanmenjadi obyek transaksi antara penjual dan pembeli, padahal mereka bukan pihak yang menjadi subyek transaksi. PPAT selaku pihak yang membuat akta peralihan hak merasa proses validasi yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang terlalulama sehingga berakibat pada proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi tidak singkat.

Kata kunci: Peran PPAT, Penetapan Harga, Badan Keuangan Daerah.