Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Meski demikian, sangat disayangkan tidak sedikit orang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berakhir pada perceraian. Hal inilah yang sering dijadikan kebanyakan orang sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri konflik rumah tangga, sehingga akibatnya berdampak negatif pada anak ataupun salah satu pasangan yang diceraikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri dalam perceraian dan menganalisis bagaimana fungsi perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri didalam perceraian.
Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deksriptif. Sumber data dan metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatanya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris Pasal 15. Pengaturan perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”). Fungsi akta perjanjian perkawinan dalam perceraian yaitu untuk menghormati dan menghargai martabat masing-masing pihak dan untuk memastikan adanya batasan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri, tetapi dalam perkawinan adanya ketentuan pembagian harta apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. apabila para pihak meghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan kebersamaan dengan sengketa perceraian hasil yang akan diperoleh adalah untuk perdamaian dan dalam pemeriksaan tidak banyak memerlukan tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan harta perkawinan pada umumnya yang tidak berkaitan atau terikat dengan perjanjian kawin.

Kata kunci: perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian.