Tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh pemegang haknya dapat dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas atau usahanya, juga dapat diserahkan kepada pihak ketiga atas persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis peran notaris dalam pendaftaran permohonan hak atas tanah di atas hak pengelolaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. Untuk menganalisis proses penetapan hak atas tanah di atas hak pengelolaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu.
Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Kepala BPN Kabupaten Indramayu dan Notaris Kabupaten Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Permasalahn penelitian dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Peran Notaris Dalam Permohonan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu adalah: a. Sebagai Konsultan yang memberikan penyuluhan hukum kepada klien; b. Sebagai Penerima Kuasa yang dipercayakan oleh kliennya atas kompetensi dan keahlian yang dimilikinya. Proses Penetapan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu Dalam Konsepsi Kepastian Hukum melalui prosedur dan melengkapi syarat-syarat yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohon untuk diubah menjadi Hak Milik, Akta Jual Beli atau surat perolehan mengenai tanah beserta rumah yang bersangkutan, surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan (apabila tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan), Kartu Identitas Pemohon, dan Surat Rekomendasi dari pihak Perum Perumnas. Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya.

Kata Kunci : Peran, Notaris, Permohonan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan