Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi yang diperlukan peran lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan ekonomi adalah Bank. Salah satu fasilitas perbankan yang paling banyak diminati masyarakat adalah kredit, tetapi kredit dapat menimbulkan permasalahan apabila debitur wanprestasi hingga mengakibatkan kredit macet. Pihak kreditur telah dilindungi peraturan perundang-undangan yang menjamin atas pelaksanaan penyelesaian kredit macet, disisi lain pihak debitur dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet masih terdapat diskriminasi hukum yang tidak seimbang, antara nilai hutang yang harus dilunasi dengan nilai harta yang dijaminkan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan hak tanggungan, untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap harta milik debitur dalam ikatan Sertipikat hak tanggungan yang akan di eksekusi, untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi pelaksanaan kredit macet dengan objek jaminan hak tanggungan.
Penulisan Tesis ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris, mengacu pada kepustakaan terkait perundang-undangan yang berkaitan serta penelitian dengan cara terjun langsung ke objeknya. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berupaya menggambarkan secara rinci pokok permasalahannya tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik. Metode pengumpulan data penulisan ini berdasarkan data primer yaitu wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan hak tanggungan dilaksanakan dengan proses lelang melalui KPKNL sebagai langkah terakhir upaya penyelesaian kredit macet. 2) perlindungan hukum terhadap harta milik debitur dalam ikatan Sertipikat hak tanggungan yang akan dieksekusi dilaksanakan dengan mengajukan gugatan terhadap hasil lelang kepada Pengadilan Negeri dan upaya lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. 3) kelemahan pelaksanaan kredit macet dengan objek jaminan hak tanggungan seringkali debitur mengajukan permohonan kredit dengan jaminan hak tanggungan bukan atasnamanya sendiri, solusi dari permasalahan tersebut adalah yaitu Hak Tanggungan yang diajukan sebagai jaminan kredit sebaiknya atasnama Debitur guna mengantisipasi Hak Tanggungan dipergunakan sebagai jaminan kredit oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya pembayaran kredit tidak dibayarkan.

Kata Kunci: Kredit, Lelang, Jaminan