Jabatan Notaris adalah jabatan yang sangat penting kehadirannya dalam masyarakat membantu hubungan antara individu dalam produknya berupa sebuah dokumen memiliki legalitas. Aturan mengenai wewenang, kewajiban dan larangan jabatan Notaris telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini berfokus menganalisis pada permasalahan pelarangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara, bagaimana aturan pelarangan notaris merangkap sebagai pejabat negara dan akibat hukum Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
Dalam penelitian hukum Teori hukum menjadi pisau bedah untuk menganalisis masalah menggunakan Teori kepastian hukum dan Teori pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan tiga (3) sumber data yaitu bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sedangkan teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan (library research). Analisis data menggunakan metode Analisis kualitatif memakai logika deduktif dan diuraikan secara deskriptif analitis.
Pada hasil penelitian ditemukan aturan mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara merupakan pelanggaran terhadap hukum, maka Majelis Pengawas Notaris berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran serta penjatuhan sanksi kepada Notaris jika terbukti melakukan pelanggaran.
Sanksi terhadap larangan yang ada dalam Pasal 17 ayat (1) tertuang dalam ayat (2) dalam bentuk sanksi administratif.

Kata Kunci: Notaris, Pejabat Negara, Rangkap Jabatann