Perubahan sistem pelayanan yang dulunya bersifat manual kemudian berubah menjadi elektronik telah terjadi di BPN dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik Perubahan sistem pelayanan yang dulunya bersifat manual kemudian berubah menjadi elektronik berpengaruh dalam proses pelaksanaannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Pelaksanaan peralihan pelayanan pendaftaran tanah manual menjadi elektronik di Kabupaten Cirebon. 2) Kendala dan solusi dalam pelaksanaan peralihan pelayanan pendaftaran tanah manual menjadi elektronik di Kabupaten Cirebon.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian: Pelaksanaan peralihan pelayanan pendaftaran tanah manual menjadi elektronik di Kabupaten Cirebon dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat diantaranya yaitu meminimalisir penipuan, meminimalisir calo/mafia tanah, pencegahan korupsi, pencegahan sertipikat ganda, menghemat biaya, mencegah sengketa, konflik dan perkara pertanahan, meminimalkan pertemuan fisik, dan mengurangi intervensi pihak yang tidak berkepentingan. Pelaksanaan pelayanan pertanahan secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Hasil dari pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik adalah sertipikat elektronik. Sertipikat elektronik secara hukum sah digunakan sebagai alat bukti dan dapat memberikan kepastian hukum karena sudah dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan. Kendala dalam pelaksanaan peralihan pelayanan pendaftaran tanah manual menjadi elektronik di Kabupaten Cirebon yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertipikat elektronik, kurangnya kelengkapan berkas, kurang siapnya SDM pelaksana, belum meratanya jaringan internet, dan belum ratanya pemetaan tanah. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan training dan worksop kepada pegawai BPN dan PPAT, bekerjasama dengan provider untuk pemerataan jaringan, mempercepat update dan keamanan sistem pertanahan, memperbaiki aplikasi sentuh tanahku serta memperkuat keamanannya agar tidak mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: Pendaftaran, Pelayanan, Sertipikat Elektronik