Trading merupakan sebuah insturmen digital dimasa milenial saat ini dan broker adalah fasilitator para trader untuk melakukan kegiatan Trading. Kegiatan Trading belakangan ini naik secara drastis, dikarenakan salah satu dampak dari pandemic covid 19,. Banyak jenis instrumen Trading yang tersedia dan salah satunya ialah binary option. Binary option memiliki perbedaan dengan Trading lainnya, dikarenakan insturemnya yang berbeda dengan Trading lainnya dan tidak sesuai dengan Undang Undang No 32 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu engan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih agar lebih efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis,menggunakan metode wawancara dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga Dinas perdagangan dan industry jawa tengah.
Berdasarkan hasil penelitian ialah bahwa kasus Trading Binary Option dimasukan kedalam investasi illegal dan tidak adanya izin operasinya di Indonesia dan Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Trading ini pun belum menemukan titik terang yang sesuai dengan Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen menyarankan untuk seluruh korban melapor agar pengembalian dana bisa dilakukan secepat mungkin, dikarenakan kasus masih di tangani perkara pidana, maka ada baiknya platform dan afiliator digugat dengan pasal perdata dengan landasan pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata agar asset yang mereka punya di sita oleh pengadilan dan pengembalian dana investasi mereka lebih terkontrol.

Kata Kunci : Trading, Binary Option, Perlindungan Hukum