Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian. Harta bersama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika terdapat permasalahan mengenai harta bersama ini, suami maupun istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut hal yang menjadi suatu pokok yang penting ialah adanya mediasi di luar dan di dalam pengadilan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama tersebut. Tujuannya ialah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh para pihak sebelum adanya putusan pengadilan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mediasi di luar dan di dalam pengadilan dalam perkara gugatan harta bersama ini tidak berhasil dilakukan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Hasil dari pemeriksaan perkara yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun banding adalah membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut.

Kata kunci: perkawinan, perceraian, harta bersama.