Grosse akta merupakan sebuah kebutuhan masyarakat dalam hal debitur maupun kreditur dan legal secara undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya selalu timbul permasalahan yang mengakibatkan eksekusi tidak bisa dijalankan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan hukum grosse akta hak tanggungan dalam eksekusi jaminan kredit. Dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta hak tanggungan dalam jaminan kredit
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendektan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan sumber data diperoleh melalui sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier dan sember data primer diperoleh melalui wawancara dengan Notaris Bambang Sudrajat W, S.H, dan data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh gambaran untuk dijadikan bahan penjabaran yang bersifat deskriptif serta permasalahan dapat digambarkan secara mendetail.
Hasil penelitian kedudukan hukum grosse akta hak tanggungan dalam eksekusi jaminan pinjaman yakni adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam sertipikat hak tanggungan, maka kedudukan sertipikat dimaksud juga memiliki titel eksekutorial. Kedudukan grosse akta ini sangat istimewa, karena dipersamakan oleh putusan pengadilan oleh undang-undang, maka eksekusi terhadapnya harus tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan suatu putusan pengadilan, yang harus dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.
Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta hak tanggungan dalam jaminan kredit yakni pertama belum adanya kelengkapan persyaratan dari peminjam yang disebabkan oleh kesalahan peminjam. Kedua ketidak telitian dari pihak Notaris dimana terdapat kekeliruan dalam pencatatan Notaris dalam membuat grosse akta disebabkan karena beda pemahaman mengenai gross akta. Notaris mencampuradukkan antara akta hutang dan hak tanggungan, yang sebenamya dimaksudkan untuk memperkuat posisi kreditur. Ketiga upaya hukum nasabah debitur atau pihak ketiga, upaya hukum inilah yang menyebabkan eksekusi grosse akta berubah menjadi proses gugatan perkara perdata, yang harus melewati seluruh tingkatan pengadilan.

Kata Kunci: Grosse Akta, Hak Tanggungan, Eksekusi