Perseroan Perorangan diyakini dapat membantu Usaha Mikro Kecil (UMK) serta memberi jalur keluar bagi masyarakat dengan modal terbatas. Pemerintah juga berpendapat bahwa Perseroan Perorangan dapat memberikan terobosan baru serta payung hukum bagi UMK dan koperasi dengan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan yang diberikan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pendirian dan perlindungan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang terkait dengan perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Pendirian PT Perorangan sudah mengarah pada keberadan hukum dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan adanya perubahan pengaturan PT dalam UUCK sangat memudahkan para pemilik usaha UMK untuk mendirikan PT sendiri. Namun, perlindungan hukum dari UUCK terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian yang tidak menggunakan akta Notaris sebagaimana telah penulis paparkan di atas. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PT Perorangan, Cipta Kerja.