Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat akrab bagi masyarakat, dan menjadi hal sakral. Namun permasalah permasalahan mengenai perkawinan atau pernikahan masih kerap terjadi, seperti : perceraian, pembatalan perkawinan, pembagian harta gono-gini, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena adanya paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Semarang terdapat perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.
Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis, untuk pendekatan pokok permasalahan digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data penilitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dengan wawancara dan bahan hukum lainnya, data sekunder diambil dari membaca dan literatur bahan-bahan kepustakaan yang setelah itu di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, sedangkan data tersier diambil dari website, e-book, dan bahan pustaka lainnya.
Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Karena berdasarkan Pasal 27 Undang-undang perkawinan majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, tetapi hanya perkawinan yang dilakukan tanpa dasar cinta, karena menuruti keinginan orang tua. Serta Penggugat tidak mempunyai alasan yang tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan, seharusnya Penggugat mengajukan Perceraian bukan Pembatalan Perkawinan karena didalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saling tidak bisa menafkahi secara batin dan tidak adanya rasa saling mencintai diantara keduanya.

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa