Bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN Tgl.
Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Analisis Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum data sekunder yaitu studi kepustakaan yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.
Hasil penelitian ini adalah Pertama faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat adalah karena himpitan ekonomi, memiliki banyak utang dengan orang sedangkan pendapatanya pas-pasan, faktor Adanya faktor lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Tegal adalah Faktor adanya penadah dan faktor kurangnya faktor pengawasan dari pihak Kreditur. Kedua dasar pertimbangan hakim yakni terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan asas pembuktian; terdakwa sebagai pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa; dan tuntutan jaksa penuntut umum yang berdasarkan penilaian jaksa terhadap fakta dan pembuktian melalui tuntutan. Alasan hakim memutus berdasar kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan adalah dengan diperolehnya kaidah hukum bahwa terpenuhinya asas minimum pembuktian disertai keyakinan hakim, dan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia yang seluruhnya/ sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah menyalahgunakan hak/ kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.
Katakunci: Fidusia, Pertimbangan Hakim