Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak dapat dipisahkan dalam hal jual beli barang atau jasa. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peraturan tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen yang dilanggar haknya sehingga mengalami kerugian dan akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha seafood di pantai bandengan jepara yang berlaku curang dengan tidak mencantumkan harga di menu makanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian atas undang-udang baik ditinjau dari sudut heirarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan serta akibat hukum bagi pelaku usaha kuliner yang berlaku curang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktanya masih banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha kuliner yang berlaku curang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya berhasil di masyarakat luas. Akibat hukum yang diterima bagi pelaku usaha adalah teguran keras dari pemerintah kabupaten jepara dengan ancaman penutupan warung secara paksa jika melanggar atau tidak mengindahkan teguran tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Harga, Kuliner