Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan. Perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat dihadapan Penjabat Pebuat Akta Tanah (PPAT) dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, contohnya perbuatan jual beli tanah kasus Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN.Dmk. Tujuan dari penelitian ini menjawab permasalahan mengenai kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Negeri Demak terhadap No. 34/Pdt.G/2020/PN.Dmk.
Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data: metode kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer dan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kekuatan hukum akta dibawah tangan pada perjanjian jual beli atas tanah dengan sertifikat hak milik pada putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN.Dmk adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini tebukti dari dalil posita gugatan, alat bukti dan fakta-fakta yang dibenarkan oleh para pihak. 2) Analisis putusan perkara Nomor. 34/Pdt.G/2020/PN.Dmk majelis hakim memberi ijin kepada Penggugat untuk mengahadap PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli hak atas tanah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek dengan menggunakan teori keseimbangan. Hakim juga telah menelaah dengan baik isi pasal 125 HIR terutama pada butir ke 3 dan 5, dengan memutus mengabulkan petitum penggugat tidak hanya didasarkan pada ketidak hadiran penggugat saja. Hakim juga telah memperhatian kekhususan jual beli tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Penjabat Pembuat Akta Tanah, Putusan Verstek