Isbath nikah yang diajukan oleh pasangan suami dan istri yang ingin memperoleh status hukum dalam pernikahan yang dilangsungkan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan permohonan isbath nikah atas perkawinan siri yang telah melahirkan anak dan keterkaitan isbath nikah perkawinan Siri terhadap status anak hasil perkawinanan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif.
Pelaksanaan Permohonan Isbath Nikah atas perkawinan Siri yang telah melahirkan anak dilaksanakan melalui langkah-langkah pengajuan permohonan/pengesahan itsbat nikah yaitu: mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda dan membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari Pengadilan, menghadiri persidangan, dan keluar Putusan/Penetapan Pengadilan yang apabila permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan taat hukum, melaikan berupaya melegalisasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 43 ayat (1) yang telah di-review oleh putusam Makhama Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan.
Kata Kunci: Isbath Nikah; Kedudukan Anak; Perkawinan Siri.