Perzinaan merupakan perbuatan nista dan dilarang oleh agama. Dampak buruk yang ditimbukan dari perzinaan tidak hanya menimpa pelaku, tetapi juga masyarakat. Hukum Islam menerapkan perzinaan sebagai tindak pidana (Jarmah hudud) bersifat delik umum. Hukum Positif Indonesia menempatkan perzinaan sebagai tindak pidana bersifat delik aduan. Tulisan ini mencoba membandingkan Hukum Islam dengan Hukum Positif Indonesia dalam permasalahan tindak pidana zina yang semakin marak terjadi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an, Hadits, pendapat para ahli hukum, Qonun, dan KUHP.
Dalam hukum Islam, pelaku zina muhsan (pezina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan yang dinikahi), dapat dikenakan sanksi rajam sampai mati. Pelaku zina ghairu muhsan (pezina belum pernah menikah) dikenakan sanksi dijilid (dera) seratus kali dan dibuang (diasingkan) selama setahun. Dalam KUHP, seseorang dikatakan melakukan tindak pidana zina jika telah menikah, dan dikenai sanksi, sebagaimana pasal 284 ayat (1) dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.
Kata kunci : Studi Perbandingan; Tindak Pidana Zina; Hukum Pidana Islam; Hukum Pidana Indonesia; Qonun