Indonesia adalah negara yang termasuk kedalam daftar tertinggi di dunia terkait sasaran peredaran narkotika. Awalnya Indonesia hanya menjadi negara transit dalam pemasaran narkotika tetapi sekarang Indonesia sudah meningkat menjadi negara eksportir atau produsen dari narkotika. Pada dasarnya narkotika adalah suatu bahan yang dapat menumpulkan hingga menghilangkan rasa, dapat menimbulkan malapetaka dan merupakan ancaman bagi kehidupan penyalahguna sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika secara terus menerus tanpa adanya kontrol akan berpotensi menjadi kecanduan dan dapat menyebabkan kematian. Adapun dampak negatif dari narkotika tidak hanya berdampak oleh penggunanya saja, melainkan juga terhadap orang lain yang menjadi korban dari kejahatan peredaran narkotika yaitu korban penyalahgunaan narkotika.
Penelitian dengan judul “KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SEMARANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 639/PID.SUS/2021/PN SMG)”, menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan dalam penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis dan antropologi hukum. Jenis dan sumber yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Semarang serta bagaimana hambatan dan solusi dari kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Semarang.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Semarang serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dari kebijakan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Semarang. Hasil dari penelitian yaitu terdapat 2 (dua) warga kota Semarang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu sehingga dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Disisi lain tidak adanya assesment atau keterangan dari ahli merupakan hambatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Adapun penjatuhan pidana penjara sangat tidak tepat karena penjatuhan pidana penjara dinilai tidak membuat kedua terdakwa merasa jera atau sembuh dari ketergantungan narkotika serta menurut amanat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi secara medis dan sosial.
Kata Kunci: Kebijakan, Korban Penyalahgunaan, Narkotika, Pecandu