Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian- kerugian pada perekonomian rakyat. tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa konstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan ? 2) Bagaimanakah kelemahan penerapan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ? 3) Bagaimanakah rekonstruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis keadilan ?
Metode penelitian ini menggunakan paradigm kontruktivisme, metode pendekatan yiridis sosiologis, tipe penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, metode analisis data deskriptif.
Hasil penelitian adalah : 1) Kontruksi sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap tedakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun besaran denda yang dijatuhkan. Selain itu dari aspek pelindungan hukum masih terdapat ketidakadilan (diskriminasi). 2) Kelemahan aspek substansi hukum : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi, dan juga sanksi dinilai kurang tegas. Kelemahan dari aspek struktur hukum : lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi terhambat oleh waktu dan birokrasi. Kelemahan dari aspek budaya hukum : Munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korup. 3) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan ayat pada Pasal 3 dan Pasal 5.

Kata kunci : Rekonstruksi, tindak pidana, korupsi, keadilan.