Tujuan dari pembentukan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika salah satunya adalah meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Dalam mengimplemetasikan tujuan tersebut tentunya diperlukan sebuah aturan teknis yang dapat mengaplikasi hal tersebut dengan lengkap. Aturan tersebut selama ini dirasakan masih belum maksimal untuk mengurangi angka pemakai narkotika secara nasional, karena adanya beberapa normat ataupun aturan yang disinyalir mengandung unsur kontradikdif dan pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi dalam penegakan hukum di masyarakat. Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya mengapa pengaturan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkotika pada tahap penyidikan belum berbasis nilai keadilan, bagaimana kelemahan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkotika pada tahap penyidikan saat ini, serta bagaimana rekonstruksi pengaturan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkotika pada tahap penyidikan berbasis nilai keadilan. Guna menjawab permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidikan nakrotika dapat saja memberikan pasilitas rehabilitasi bagi tersangka melalui mekanisme assessment, tetapi ini tidak berlaku secara permanen karena dapat saja berubah ketika dipersidangan menjadi mendapat hukuman pidana.

Kata Kunci: Rekontruksi, Narkotika, Keadilan, Rehabilitasi.