Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dengan penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Untuk mengetahui dan menganalisis kemanfaatan, keadilaan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Adapun untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Adapun kesimpulan penelitian ini Penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dalam penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan cara mejelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan denda. Adapun Kemanfaatan, keadilaan, dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam kumulasi pidana denda dan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika. Pada putusan tindak pidana narkotika sangat sulit diterapkan rasa keadilaan karena keadilaan berisfat abstrak karena didalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban. Oleh karena itu Hakim selalu dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika selalu di barengi dengan pidana denda hal ini dimaksudkan agar terciptanya asas kemanfaatan dimana negara dapat pemasukan uang untuk pembangunan dll, akan tetapi pada pratiknya belum pernah ada terdakwa membayar putusan denda karena nominalnya terlalu besar.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Putusan Pidana Denda, Asas Hukum