Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memperkokoh kedudukan peradilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum karena perluasan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun setelah disahkannya undang-Undang tersebut, berbagai aturan pun disahkan yang secara tidak langsung mementahkan kewenangan peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Konflik norma yang terjadi antara beberapa peraturan perundang-undangan tidak dapat menghapus kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena sengketa ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pengadilan yang mampu menerapkan prinsip syariah dan menjadikan al Qur’an, Hadits Rasul, ijtihad para ahli hukum Islam sebagai pedoman beracara dalam peradilan hanyalah Pengadilan Agama. Sehingga merupakan sebuah keniscayaan, apabila sengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama karena kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim dan bukankah peradilan agama diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat muslim. Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memainkan peranan penting dalam perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia. Karena pengadilan agama adalah lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Kata kunci: kewenangan, peran, hakim pengadilan agama, sengketa ekonomi syariah, litigasi