Pengaturan mengenai syarat pemberian remisi telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan tersebut memperketat syarat pemberian remisi untuk beberapa tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, narkotika, dan terorisme. Pengetatan syarat tersebut menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengetatan pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana terorisme serta bagaimana pelaksanaan pemberian remisi tersebut dan kaitannya dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
Kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil analisa yang dapat disimpulkan adalah bahwa pengetatan pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana terorisme dilakukan karena tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa, untuk memenuhi rasakeadilan masyarakat, untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan untuk mencegah narapidana mengulangi perbuatannya kembali. Pelaksanaan pemberian remisi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat permasalahan terkait syarat pemberian remisi untuk tindak pidana korupsi berupa justice collaborator untuk pelaku tunggal. Selain itu, remisi untuk tindak pidana terorisme tidak diberikan karena narapidana tindak pidana terorisme yang tidak bersedia mengikuti program deradikalisasi. Hal tersebut menjadi hambatan karena narapidana terorisme memiliki paham radikal sehingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana terorisme juga sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Tindak Pidana Terorisme.