Tanah dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pengambilalihan hak atas tanah rakyat dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan konsekuensi rasional dari fungsi sosial atas tanah.
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.
Pengadaan tanah untuk pembangunan Fly Over Mranggen dilaksanakan menurut tata cara yang diatur Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaannya sudah dirasa cukup memberikan perlindungan hukum. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu : (1) Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan pengadaan tanah dengan memperpendek prosedur yang formal administrative; (2) Adanya penolakan pada awal pelaksanaan dengan melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi mengenai kebijaksanaan pengadaan tanah pembangunan Fly Over Mranggen. (3) Adanya Obyek Pengadaan Tanah yang menjadi jaminan di bank, kebijakannya tidak dititipkan di Pengadilan, namun proses pencairan uang ganti kerugian dilaksanakan setelah diserahkan Sertipikat asli dengan melampirkan surat persetujuan pemisahan sertipikat dari bank yang bersangkutan; (4) Adanya pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, ganti ruginya di titipkan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: pengadaan tanah; pembangunan; kepentingan umum