EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Berkas Tugas Akhir
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
20301900128_fullpdf.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Perlindungan hukum bagi korban salah satunya yakni memenuhi hak restitusi korban, khususnya terhadap anak yang merupakan masa depan bangsa yang harus dijaga dan dijamin tumbuh kembangnya. Penulisan ini hendak menelaah bagaimana Mekanisme pengaturan mengenai restitusi khusunya terhadap anak korban tindak pidana dan efektifitas pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. Pengaturan restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana secara Khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut masih memiliki kekurangan khususnya mengenai pidana pengganti jika putusan pemberian restitusi tidak dilaksaakan, tidak ada diatur di dalam peraturan pemerintah ini, maka harapan bahwa peraturan pemerintah ini akan menjadi payung hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menjadikan peraturan pemerintah tersebut sebagai pidana tambahan di dalam putusan perkara pidana, di samping pidana badan dan pidana denda sebagai pidana pokoknya, akan sulit terwujud, sehingga kepastian hukum untuk Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut tidak dapat terlaksana.
Kata Kunci : Hak Restitusi, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
