Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam konsepsi sistim hukum dan efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang diperlukan meliputi data primer diambil dengan metode wawancara dan data sekunder dengan metode studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasar penelitian disimpulkan Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jawa Tengah dimulai dari kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggar di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di (Electronic Registration & Identifikasi) ERI. Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir (Surat Tanda Nomor Kendaraan) STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sudah efektif. Hal ini disebabkan karena petugas polisi tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggar lalu lintas sehingga meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian maupun kesalahan akibat pandangan subyektif oleh petugas yang berpotensi menimbulkan masalah penyalah gunaan wewenang.

Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).