Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan penyelenggara negara yang mempunyai tugas sebagai pelayan publik (public service) perlu dikelola dan diperhatikan kesejahteraannya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberikan perbaikan terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil termasuk kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi prinsip-prinsip Good governance pada penerimaan calon pegawai negeri sipil di Timor Leste?Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip Good governance pada penerimaan calon pegawai negeri sipil di Timor Leste?
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan kepala bagian evaluasi kinerja dan kepala bagian koordinasi hubungan masyarakat di Timor Leste. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori Efektivitas hukum, teori Negara hukum dan teori Good Governance.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Good governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste adalah kebijaksanaan dan kerahasiaan, keadilan, kejujuran dan integritas, persamaan, rezim eksklusivitas, konflik kepentingan, kekerabatan bagian integral dari good governance yang diatur dalam Republik Demokratis Timor-Leste Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Parlamen Nasional.Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip Good governance Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste, sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri, yakni keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penerimaan CPNS. Faktor penegak hukum, yakni orang yang melaksanakan hukum terutama aparat penegak hukum, dalam hal ini tertuju pada pejabat pemerintah daerah yang diserahi tugas dan tanggung jawab oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan seleksi penerimaan CPNS. Faktor budaya hukum, yakni kebiasaan-kebiasaan yang berlaku atau diberlakukan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dari kegiatan pemerintah daerah dalam rangka penerimaan CPNS.Faktor kesadaran hukum, yakni kepatuhan dan ketaatan seseorang untuk mengaktualisasikan norma atau kaidah hukum dalam rangka penerimaan CPNS. Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), yakni keadaan pribadi dari pejabat pemerintah daerah yang diserahi tugas penerimaan CPNS dan masyarakat yang mengajukan lamaran untuk menjadi CPNS.

Kata kunci : Implementasi, Good Governance, Calon Pegawai Negeri