Seiring peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian sulit dihindari dan apabila tidak dikendalikan akan mengancam ketersediaan tanah pertanian pangan yang pada gilirannya akan mengancam ketersediaan pangan khususnya padi.
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya dalam rangka desentralisasi kebijakan di Bidang Pertanahan, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan terkait alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Berdasarkan latar belakang demikian, maka permasalahan dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang terkait dengan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut serta solusinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dispesifikasikan deskriptif analitik, dan didukung dengan data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif, sehingga dengan metode ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.
Secara umum kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang terkait dengan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dalam bentuk beberapa peraturan dan pelaksanaannya belum sepenuhnya melindungi lahan pertanian pangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang belum diikuti penetapan peraturan rincinya. Kendalanya ada pada peraturan itu sendiri, implementasi dan koordinasi serta penegakan hukumnya. Solusinya adalah kajian untuk merivisi peraturan perundangan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sosialisasi dan koordinasi.
Kata kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Alih Fungsi dan Tanah Pertanian.