Permasalahan yang sering mengiringi perceraian di Pengadilan adalah persoalan pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun istri. Permasalahan seperti ini seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penerapan status dan kepemilikan, siapa yang lebih besar berkontribusi dalam pengadaan harta bersama tersebut dan percampuran harta bersama dengan harta bawaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak)”. Dari perumusan masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak. Kedua untuk mengetahui dan memahami lebih jauh akibat hukum setelah dilakukannya pembagian harta bersama.
Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. (2) Akibat hukum setelah dilakukan pembagian harta bersama yaitu menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sesuai putusan Majelis Hakim.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Harta Bersama, Perceraian.