Kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan semakin marak terjadi, situasi keamanan wilayah kawasan hutan berdasarkan data menunjukkan adanya tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, hal tersebut dapat terjadi karena banyak personil Perhutani yang belum mempunyai komitmen tinggi terhadap pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan, ada indikasi adanya personil Perhutani yang ikut melibatkan diri dalam kejahatan hutan serta upaya pengamanan hutan yang belum terorganisasi secara baik, apabila hal ini dibiarkan secara terus – menerus maka kerusakan hutan di Indonesia akan berdampak pada kelangsungan ekosistem hutan.
Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara untuk menggambarkan penerapan sanksi tindak pidana perkara illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana perkara illegal logging Nomor : 68/Pi.B/LH/2020/PN Jpa, terdakwa telah memenuhi unsur – unsur yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara, didasarkan karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Illegal Logging