Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg, prosedur pembatalan perkawinan dari proses pembuktian hingga putusan hakim dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami istri terhadap putusan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun terjun langsung ke lapangan.
Hasil dari penelitian adalah putusan perkara No.0667/Pdt.G/2016/PA.Smg sudah tepat, hal ini dikarenakan perkawinan tersebut telah melanggar aturan persyaratan perkawinan tentang poligami dan pemalsuan data identitas yang diatur didalam pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan bukti surat fotokopi kutipan akta nikah dan para saksi yang di hadirkan oleh PENGGUGAT. Akibatnya yaitu perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan, Pemalsuan Identitas