Masalah pengedaran obat yang tidak punya ijin edar sepetinya makin sulit untuk di batasi. Kejahatan pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi diedarkan secara bebas dapat mengakibatkan rusaknya generasi bangsa itu sendiri serta merugikan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap putusan Nomor 53/pid.Sus/2021/PN Kds.
Permasalah yang akan dibahas adalah, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim pendadilan negeri kudus dalam penjatuhan pemidanaan kepada pelaku. Dan apa yan menjadi kendala dalam penjatuhan pemidanaan dan solusinya. Dalam penulisan sekripsi ini penulis menggukan metode yuridis. Dan metode pengumulan data dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer. Metode nalisia data kualittif.
faktor yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri kudus dalam penjatuhan pidana engedaran obat yany tidak punya izin edar adalah dilihat dari barang buktinya,dari pelakunya, dari indikasi bahanya obat tersebut, dimana saja pengedarannya, dilihat motif penjualan obat tersebut. Dan kendala dalalam pemidanannya tidak ada kendala cuma pelaku utama tau bandar belum berhasil di tangkap, Selebihnya tidak ada kendala. Dan seseorang melakukan tindak pidana pengedaran obat yang tidak punya izin edar, karena faktor ekonomi. Hukum positif telah mengatur bahwa tindak pidana pengedaran obat sudah diatur yakni dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kata kunci : putusan hakim, pelaku prngedaran obat tanpa izin edar