Di zaman globalisasi sekarang ini Kemajuan Teknologi menjadi faktor utama adanya dampak negatif dari kasus yang ada dalam dunia mayantara. Dengan teknologi yang semakin berkembang pesat ini menjadikan pergeseran hidup yang sangat cepat dan tanpa batas. Seiring dengan perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan kejahatan dalam dunia maya yang meluas seperti pencurian data pribadi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pada tindak pidana mayantara di Indonesia, serta bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang.
Metode Penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan media cetak lainnya, serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang sudah terkumpulkan.
Hasil penelitian dari permasalahan tindak pidana pencurian data pribadi diatur dalam dalam dunia mayantara adalah bahwa tindak pidana pencurian data pribadi yang sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus dilakukan upaya perlindungan hukum kepada korbannya seperti kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum lainnya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur mengenai Pencurian Data Pribadi, tetapi di dalam Undang-undang ITE tersebut dasar-dasar nya masih belum jelas sehingga dalam RUU KUHP 2019 mengatur pula mengenai tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang. Semakin berkembangnya kejahatan dalam dunia teknologi diharapkan masyarakat serta pemerintah bersama-sama untuk mempelajari akan kejahatan mayantara serta dampaknya sehingga dapat lebih berhati-hati dalam bermedia elektronik. Pemerintah diharapkan dapat bertindak tegas dalam menangani kasus yang telah ada di Indonesia. Serta patuh akan UU yang mengaturnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban; Pencurian; Data Pribadi; Tindak Pidana Mayantara.