Seseorang yang melakukan kejahatan pada umumnya menggunakan suatu benda atau barang untuk mempermudah dirinya melakukan sesuatu hal yang dikehendakinya, barang tersebut ialah yang biasa disebut dengan Barang Bukti. Kejaksaan adalah lembaga independen yang memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan serta eksekusi terhadap putusan Hakim. Dalam melakukan tugasnya untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti yang dapat berupa dikembalikan, dimusnahkan, digunakan untuk perkara lain atau dirampas untuk negara. Jika barang bukti tersebut diputus oleh hakim agar dirampas untuk negara maka Kejaksaan memiliki beberapa metode atau cara dalam melakukan pengelolaan terhadap barang hasil rampasan tersebut.

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang Kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti dan Bagaimana sistem pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam penulisan sekripsi ini penulis menggukan metode yuridis normatif. Dan metode pengumulan data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data kualitatif.

Tujuan dilakukannya penelitian yang dilakukan pada penulisan ini ialah untuk mengetahui secara garis besar dasar hukum terkait barang bukti baik didalam KUHAP maupun diluar KUHAP, wewenang Kejaksaan RI terkait eksekusi barang bukti maupun pengelolaan barang rampasan, serta tentang cara dalam pengelolaan barang rampasan.

Kata kunci : barang bukti dan kejaksaan