Diangkatnya penelitian ini karena belum ada kepastian kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) khususnya pada tindak pidana yang ada di Kota Semarang. Sehingga perlu ditinjau lebih jauh lagi bagaimana kedudukan dan fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode hukum sosiologis. Pendekatan ini telah mengarah pada penekanan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Metode pengumpulan data meggunakan studi kepustakaan, studi lapangan serta studi dokumen. Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Semarang. Sedangkan analisis data penlitian menggunakan penelitian normative.
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai kedudukan serta fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana di Polrestabes Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan serta fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) mengacu kepada PERKAPOLRI No 6 tahun 2019 Pasal 13 ayat (1) dalam penanganan kasus pidana. Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP): sebagai prasyarat/ syarat formal dalam penyidikan yang mana atas suatu peristiwa pidana itu telah dimulainya suatu proses penyidikan sejak tanggal/ dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut. Sedangkan fungsi utama dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah menentukan perintah waktu dimana sebuah perkara dapat ditindaklanjuti. Tidak semerta-merta kepolisian dapat bertindak untuk menyelidiki kasus pidana tanpa adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kata Kunci: Fungsi, Kedudukan, SPDP