Penelitian ini, berjudul Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Kudus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus serta untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus dan solusinya.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis melipui reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Dikabupaten Kudus yaitu dalam hal penegakan Undang-Undang Dinas Perhubungan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penegakan lalu lintas di jalan, kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian. Serta Perlindungan Hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus selanjutnya adalah dengan cara melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian muatan barang terhadap jasa ekspedisi dengan cara melakukan upaya penal maupun non-penal.sedangkan Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus dan solusinya yaitu Pelaku Jasa ekspedisi sering mengabaikan peraturan yang sudah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sosialisasikan, untuk mengatasinya Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus mencabut izin trayek pelaku usaha tersebut, sedangkan kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Sendiri yaitu pada Sumber daya manusiannya, sehingga solusi yang dapat digunakan yaitu dengan memberikan sanksi berupa teguran atau sanksi tertulis kepada pegawai, atau sanksi berupa skor, diberhentikan sementara atau selamanya, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang malas agar mereka lebih memiliki semangat bekerja dan tetap melayani masyarakat dengan baik. Mengenai fasilitas yang terbatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sudah meminta kepada Bupati Kudus untuk menambah unit kendaraan melalui proposal pengajuan fasilitas..

Kata Kunci : Ekspedisi, Perlindungan Hukum, Pencurian