Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL Semarang berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) beserta kendala yang ditemukan dan solusinya.
Metode Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Pelelang Ahli Madya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang. dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang dengan objek eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Proses Pra Lelang, Proses Lelang, dan Proses Pasca Lelang. Proses Pra Lelang yaitu terdiri dari surat permohonan lelang oleh kreditor, chek list atau verivikasi dokumen lelang, surat pemberitahuan proses pralelang, pengumuman lelang pertama dan kedua, pengurusan SKPT, dan kegiatan pemasaran. proses lelang pelaksanaannya dengan sistim penawaran closed bidding, didilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang sudah tertera dipengumuman lelang. dan harus dihadiri oleh kreditor atau pejabat penjual, saksi, pejabat lelang kelas satu. Tata cara pelaksanaan lelang, peserta melakukan log-in aplikasi lelang KPKNL, Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang kelas satu, penawaran lelang dari peserta lelang, penutupan penawaran lelang, pengesahan pemenang lelang. dan Proses Pasca Lelang terdiri dari pembayaran atau pelunasan lelang, pengembalian uang jaminan lelang, pengurusan penerbitan risalah lelang, pengurusan penerbitan berita acara serah terima dokumen asli kepemilikan barang, pengurusan berita acara serah terima barang, penerbitan laporan dan invoice tagihan. Tidak ada hambatan yang ditemui pada situasi pandemi saat ini dikarenakan pelaksanaan lelang menggunakan via online.
Disarankan untuk Pihak KPKNL Semarang harus tetap menjalankan perannya secara profesional agar dapat menghimpun peserta lelang yang banyak sehingga menciptakan nilai jual lelang yang tinggi. Lalu bagi Pihak Kreditur, dalam mengajukan permohonan lelang kreditur harus benar-benar meneliti kelengkapan dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai syarat lelang agar tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari.
Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, UUHT.