Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terkait kendala tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Semarang dan data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu ditafsirkan secara logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pihak Kejaksaan mendapatkan kasus tindak pidana dari pihak penyidik polisi ataupun penyidik kejaksaan. Proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan Terdakwa, pembuktian , tuntutan pidana, pledoi, dan putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah dan bersala baik dari internal maupun eksternal. Pihak Kejaksaan juga selalu berusaha untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum serta tata tertib dari pihak Kejaksaan dan hukum yang berlaku selama melaksanakan tugas. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat kendala yang tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan hukum dan standar operasional yang berlaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi. Korupsi, Jaksa, Kejaksaan